-Kewajiban Pajak Berlaku Surut Bagi Pengusaha Konstitusional
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Perpajakan). Putusan tersebut menegaska...
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Perpajakan). Putusan tersebut menegaska...
Published: 07-03-2017
Duration: 1:29
Definition: sd
View: 64
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:29
Definition: sd
View: 64
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-Ahli: Kewajiban Pajak Tetap Berlaku Sebelum Dibatalkan Putusan Banding
Pada proses pengadilan pajak, tidak dikenal asas praduga tidak bersalah seperti dalam pengadilan umum. Oleh karena itu, proses penagihan atas putusan pengadilan pajak sebelumnya akan tetap...
Pada proses pengadilan pajak, tidak dikenal asas praduga tidak bersalah seperti dalam pengadilan umum. Oleh karena itu, proses penagihan atas putusan pengadilan pajak sebelumnya akan tetap...
Published: 19-04-2016
Duration: 1:59
Definition: sd
View: 307
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:59
Definition: sd
View: 307
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-Dikenakan Pajak Berlaku Surut, Pengusaha Material Gugat UU Perpajakan
Merasa keberatan usahanya dikenai kewajiban pajak, Edi Pramono menggugat Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Didampingi kuasa hukum, Edi yang berjualan bahan baku material...
Merasa keberatan usahanya dikenai kewajiban pajak, Edi Pramono menggugat Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Didampingi kuasa hukum, Edi yang berjualan bahan baku material...
Published: 25-02-2016
Duration: 3:6
Definition: sd
View: 818
Like: 5
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 3:6
Definition: sd
View: 818
Like: 5
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-Pemerintah: Jaminan 50% dari Pajak Terutang Bukan Persoalan Konstitusionalitas
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU Penagihan Pajak). Sidang perkara yang teregistrasi Nomor...
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU Penagihan Pajak). Sidang perkara yang teregistrasi Nomor...
Published: 16-03-2016
Duration: 1:53
Definition: hd
View: 69
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:53
Definition: hd
View: 69
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-Syarat PK dalam Pengadilan Pajak Konstitusional
Aturan yang mewajibkan pembayaran 50% pajak terutang sebagai syarat mengajukan Peninjauan Kembali ke Pengadilan Pajak tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut ditegaskan Mahkamah Konstitusi...
Aturan yang mewajibkan pembayaran 50% pajak terutang sebagai syarat mengajukan Peninjauan Kembali ke Pengadilan Pajak tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut ditegaskan Mahkamah Konstitusi...
Published: 13-01-2017
Duration: 1:50
Definition: sd
View: 80
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:50
Definition: sd
View: 80
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
[video]Sistem Noken Tidak Diatur, UU Pileg Digugat
Calon Anggota Legislatif dari Provinsi Papua mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang aturan pemberian suara melalui pencoblosan seperti yang tercantum dalam Undang-Und...
Calon Anggota Legislatif dari Provinsi Papua mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang aturan pemberian suara melalui pencoblosan seperti yang tercantum dalam Undang-Und...
Published: 02-04-2014
Duration: 1:10
Definition: sd
View: 240
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:10
Definition: sd
View: 240
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Penghapusan Sanksi Penunggak Pajak
Untuk berlangganan silakan klik tombol subscibe untuk info lengkap silakan kunjungi http://kotapontianak.org/kabar-gembira-djp-hapus-sanksi-administrasi-penunggak-pajak/ Direktorat Jenderal...
Untuk berlangganan silakan klik tombol subscibe untuk info lengkap silakan kunjungi http://kotapontianak.org/kabar-gembira-djp-hapus-sanksi-administrasi-penunggak-pajak/ Direktorat Jenderal...
Published: 25-03-2015
Duration: 3:37
Definition: hd
View: 537
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 3:37
Definition: hd
View: 537
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-Tak Ada Kerugian Konstitusional, MK Putuskan Tak Terima Uji UU MA
Mahkamah Konstitusi (MK) memutus tidak menerima permohonan uji materiil Undang-Undang No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA) Pasal 40 ayat (2). Putusan perkara Nomor 92/PUU-XIII/2015...
Mahkamah Konstitusi (MK) memutus tidak menerima permohonan uji materiil Undang-Undang No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA) Pasal 40 ayat (2). Putusan perkara Nomor 92/PUU-XIII/2015...
Published: 02-08-2016
Duration: 1:18
Definition: sd
View: 221
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:18
Definition: sd
View: 221
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Pemdes Gelar Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Desa 01
Demi Kemajuan Desa, Pemdes Gelar Sosialisasi Perundang-Undangan Desa.
Demi Kemajuan Desa, Pemdes Gelar Sosialisasi Perundang-Undangan Desa.
Published: 01-12-2015
Duration: 2:45
Definition: hd
View: 64
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 2:45
Definition: hd
View: 64
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
37 RUU Disahkan DPR Hari Ini
37 RUU Disahkan DPR Hari Ini. DPR RI hari ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2015 dalam sidang paripurna. Sidang paripurna...
37 RUU Disahkan DPR Hari Ini. DPR RI hari ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2015 dalam sidang paripurna. Sidang paripurna...
Published: 09-02-2015
Duration: 0:31
Definition: sd
View: 284
Like: 1
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 0:31
Definition: sd
View: 284
Like: 1
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 0
-Dinilai Tidak Mengikat MA, Organda Uji Aturan Putusan MK
Pengurus Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengajukan uji Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 55 (UU MK) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang pendahuluan perkara...
Pengurus Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengajukan uji Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 55 (UU MK) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang pendahuluan perkara...
Published: 24-10-2017
Duration: 0:2
Definition: hd
View: 33
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 0:2
Definition: hd
View: 33
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-Dinilai Diskriminatif, UU Pengampunan Pajak Diuji
Usai disahkan Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016 lalu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty) yang menuai banyak kontroversi...
Usai disahkan Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016 lalu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty) yang menuai banyak kontroversi...
Published: 02-08-2016
Duration: 2:1
Definition: hd
View: 243
Like: 1
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 2:1
Definition: hd
View: 243
Like: 1
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 0
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and North American Free Trade Agreement (NAFTA)
The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) is a multilateral agreement regulating international trade. According to its preamble, its purpose is the "substantial reduction of tariffs...
The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) is a multilateral agreement regulating international trade. According to its preamble, its purpose is the "substantial reduction of tariffs...
Published: 03-07-2012
Duration: 1:36:42
Definition: sd
View: 90124
Like: 85
Dislike: 33
Favorite: 0
Comment: 10
Duration: 1:36:42
Definition: sd
View: 90124
Like: 85
Dislike: 33
Favorite: 0
Comment: 10
0 comments:
Post a Comment